tgl 30 Maret 2012 kemarin
,,,saya bersama teman teman yang peduli dengan kabupaten kita
ini..kemarin mengecek langsung di jakarta (Kementrian Dalam Negeri
direktorat jenderal otonomi daerah) meminta dan mendengarkan penjelasan dari Bpk Drs Hendaryanto,MM selaku Kasubdit Penataan Daerah Wilayah I.
kronologis... pemasukan berkas permohonan percepatan kabupaten eks moutong oleh komite perjuangan percepatan kabupaten Moutong (KP2KM) tgl 07 februari 2012, berkas tersebut mereka masukan di Komisi di DPRI,dan berkas tersebut belum lengkap sehingga secara otomatis berkas kita (kabupaten eks moutong) belum terdaftar...yang mereka masukan tgl 07 februari 2012 itu hanya berkas yakni: sk dari DPRD parimo,Sk dari Bupati parimo dan satu bundel tanda tangan dukungan aspirasi dari tiap tiap BPD se eks kec. moutong
tidak salah sebenarnya KP2KM memasukan berkas di DPRI tetapi endingnya berkas itu akan diproses lagi di Kementrian Dalam Negeri direktorat jenderal otonomi daerah. berati jikalau berkas dimasukan lewat DPRI maka prosedural yang digunakan oleh legislatif adalah hak inisiatif,,,yang perlu kita semuah ketahui ada sekitar 200 lebih kabupaten yg dimekarkan lewat hak inisiatif ini kemudian sedikit bermasalah sehingga keluarlah Moratorium (pemberhentian sementara pemekaran kabupaten) dan sampai sekarang moratorium itu belum dicabut.
mestinya itu,sesuai prosedural seharusnya komite perjuangan percepatan kabupaten Moutong harus memasukan berkas permohonan pendaftaran di Kementrian Dalam Negeri direktorat jenderal otonomi daerah, agar mendapat penjelasan yang mendetail tentang aturan mainnya gitu....
bulan April ini akan dibahas revisi UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan secara otomatis akan mengikut revisi PP no 78 tahn 2007... andaikata ini terjadi maka kita harus mengikuti dan menyesuaikan lagi proses pemekaran/pembentukan kabupaten....
Info..Rencana Bulan ini kami dari koalisi dua LSM akan mengadakan Seminar nasional dengan tema " KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH DI INDONESIA) pembicara dari Kementrian Dalam Negeri direktorat jenderal otonomi daerah. Insya Allah dengan kegiatan ini kita semuah mendapat pencerahan dan kepuasan seperti apa Dearah kita.
kronologis... pemasukan berkas permohonan percepatan kabupaten eks moutong oleh komite perjuangan percepatan kabupaten Moutong (KP2KM) tgl 07 februari 2012, berkas tersebut mereka masukan di Komisi di DPRI,dan berkas tersebut belum lengkap sehingga secara otomatis berkas kita (kabupaten eks moutong) belum terdaftar...yang mereka masukan tgl 07 februari 2012 itu hanya berkas yakni: sk dari DPRD parimo,Sk dari Bupati parimo dan satu bundel tanda tangan dukungan aspirasi dari tiap tiap BPD se eks kec. moutong
tidak salah sebenarnya KP2KM memasukan berkas di DPRI tetapi endingnya berkas itu akan diproses lagi di Kementrian Dalam Negeri direktorat jenderal otonomi daerah. berati jikalau berkas dimasukan lewat DPRI maka prosedural yang digunakan oleh legislatif adalah hak inisiatif,,,yang perlu kita semuah ketahui ada sekitar 200 lebih kabupaten yg dimekarkan lewat hak inisiatif ini kemudian sedikit bermasalah sehingga keluarlah Moratorium (pemberhentian sementara pemekaran kabupaten) dan sampai sekarang moratorium itu belum dicabut.
mestinya itu,sesuai prosedural seharusnya komite perjuangan percepatan kabupaten Moutong harus memasukan berkas permohonan pendaftaran di Kementrian Dalam Negeri direktorat jenderal otonomi daerah, agar mendapat penjelasan yang mendetail tentang aturan mainnya gitu....
bulan April ini akan dibahas revisi UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan secara otomatis akan mengikut revisi PP no 78 tahn 2007... andaikata ini terjadi maka kita harus mengikuti dan menyesuaikan lagi proses pemekaran/pembentukan kabupaten....
Info..Rencana Bulan ini kami dari koalisi dua LSM akan mengadakan Seminar nasional dengan tema " KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH DI INDONESIA) pembicara dari Kementrian Dalam Negeri direktorat jenderal otonomi daerah. Insya Allah dengan kegiatan ini kita semuah mendapat pencerahan dan kepuasan seperti apa Dearah kita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar